TENGKU MEUPARTEE ?

Ilustrasi
Apabila kita berbicara tentang Islam sebagai sumber bangsa beradab, tidak mungkin kita berbicara hanya pada tataran Islam sebagai nilai-nilai (values) saja. Sebab nilai-nilai pada akhirnya bisa muncul dari ideologi, budaya, dan dapat dipunyai oleh siapa saja, bahkan nilai dapat diekspresikan secara simbolik oleh binatang. Nilai-nilai tidak dapat direalisasikan bila tidak ada ruang, struktur, dan agen yang konsisten memperjuangkan nilai-nilai menjadi kenyataan impirik; artinya adalah sangat penting menurunkan “nilai” dari sifat transendentalnya menjadi immanen atau dari sifat simbolisnya menjadi substantif, dapat dirasakan bermanfaat disebabkan secara sosiologis nilai-nilai tadi menjadi historis. Karena itu, ruang, cara penegakkannya dan subyek yang secara kultur diyakini memiliki otoritas yang akan menyebarkan nilai-nilai tersebut dan memberi keteladanan menjadi sama pentingnya dengan nilai itu sendiri.

Secara sosio-religio, mereka yang diyakini memiliki otoritas dalam memberikan makna dan menyebarkan nilai-nilai adalah ulama, atau apa yang dikenal di Aceh sebagai tengku, yakni mereka yang memahami agama dan mengajarkan kepada masyarakat melalui pendidikan kemasyarakatan dan lebih jauh memberi teladan serta menjadi wishman (orang bijak) dalam menyelesaikan berbagai masalah dan konflik di masyarakat. Karena otoritasnya dalam bidang agama, tengku memiliki peran dan status sosial yang istimewa di tengah-tengah masyarakat Aceh.

Persoalannya kemudian adalah bagaimana agama, umat dan tengku hadir menjadi kekuatan otoritatif substansial yang menyelinap dan menjadi core dalam berbagai dimensi kehidupan manusia. Dalam kontek politik misalnya, setidaknya dalam panggung politik dan pemilu sejak 1999 sampai pemilu 2004 menyedot hampir semua elemen masyarakat. Begitu kuat panggilan politik itu hingga ulama atau tengku terlibat sangat praktis di lapangan, dari menjadi caleg, juru kampanye sampai memberikan restu; peusijuk dan “meudu’a yasinan”


Partisipasi; Prakmatisme versus Kesadaran Politik

Secara demokrasi tidak ada yang salah dengan fenomena partisipasi tengku atau ulama dalam kancah politik, karena setiap orang memiliki hak sama dalam politik. Persoalannya tentu bukan disitu, tapi dalam konteks fungsi dan peran mereka sebagai wishman (orang bijak) dalam kehidupan umat, bagaimana sesungguhnya bentuk partisipasi mereka yang lebih strategis. Apakah perlu bagi ulama atau tengku terlibat dalam partai politik, mendirikan partai, menjadi pengurus partai, menjadi caleg atau menjadi jurkam ?

Tulisan ini tidak bermaksud mendominasi jawaban-jawaban persoalan di atas yang mungkin sangat debatable. Namun setidaknya beberapa pemikiran perlu dikedepankan untuk membuka dan membangun diskursus konstruktif dalam persoalan ini. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan terlebih dahulu, yaitu Pertama, adanya perbedaan antara domain politik dengan agama. Politik memberikan ekspetasi rasional terhadap kekuasaan, struktur dan bagaimana merebutnya, menjalankan dan mengendalikan kekuasaan di atas prinsip-prinsip demokrasi. Maka untuk mewujudkan itu semua, politik membutuhkan mesin politik yaitu partai politik sebagai mesin politik utama, dan diluar partai politik, apakah itu bersifat organisasional atau personal dianggap sebagai jaringan yang diupayakan menjadi mesin politik atau sayap pendukung partai.

Sementara agama memandang kepemimpinan tidak untuk diperebutkan. Bahkan mereka yang mengajukan diri dan meminta-minta jabatan, merupakan tindakan yang kurang terpuji sama tidak terpujinya bila amanah kepemimpinan yang telah diberikan tidak diterima atau ditolak. Agama tidak mengenal monuver dan intrik yang selalu melekat dalam politik. Dalam konteks ini, tengku atau ulama sejati tidak cukup memiliki energi atau roh memproyeksikan hal-hal yang ada dalam domain politik, hal ini tidak saja dikarenakan personaliti keulamaannya secara etis tidak bisa melakukan itu, namun juga ia dibatasi oleh nilai-nilai agama itu sendiri. Kita bisa belajar dari sejarah klasik Islam bagaimana utusan ”fraksi Ali bin Abi Thalib”, yaitu Musa As’ary seorang syach yang taat dan jujur kalah dalam sebuah ”perangkap politik” politikus ulung Muawiyah, ketika peristiwa tahkim terjadi.

Kedua, Sumber daya manusia jujur dan religius dalam kancah politik atau dalam partai-partai politik sangat dibutuhkan untuk memberikan perspektif politik. Tidak bermaksud mensimplifikasi atau menyerderhanakan masalah, bahwa secara logika linear sumber daya manusia jujur, religius dan istiqamah diproduce dan dikontribusi oleh kelembagaan ulama, tengku atau apa yang disebut out come lembaga pendidikan keagamaan, meskipun harus diakui domain integritas religiusitas bukan dominasi pendidikan keagamaan saja. Karena transformasi pendidikan etika religius dan humanitas dapat terjadi dan berkembang dalam konstruk sosial dan budaya.

Ketiga, Konflik dalam ranah politik dan organisasi keagamaan. Pengalaman politik dan hubungannya dengan aktifitas ormas Islam, selalu saja meninggalkan ketegangan komunal antara kekuatan mempertahankan ”khittah” atau pengkhidmatan organisasional dan ”kegenitan” intelektual untuk berkhidmat pada politik praktis baik secara tidak langsung maupaun langsung, seperti hubungan Muhammadiyah dan PAN yang dianggap sebagai eksprimentasi jilid I-nya, sementara eksprimentasi jilid II-nya dengan Partai Matahari Bangsa yang dalam hal tertentu dianggap sebagai sikap moderasi dan kedewasaan politik kaum muda Muhammadiyah secara elegant dan tidak ”malu-malu”, berbeda halnya dengan eksprimentasi jilid I-nya, NU dengan PKBnya dan berbagai ”monuver” Gusdur. Demikian juga misalnya PDA yang dianggap memiliki relasi tradisionalnya dengan organisasi dayah di Aceh, PKS yang dianggap memiliki ”hubungan kekaderan” dengan KAMMI ataupun PAAS yang dianggap ada ”benang merah aktifitas” dengan Dewan Dakwah Aceh. Anggapan-anggapan di atas adalah kenyataan-kenyataan yang dipersepsikan oleh masyarakat dan selalu ada kelompok yang memperjelas relasi ini, meskipun ”ringan-ringan” saja.


Tengku Meuparte atau Parte Meutengku ?

Setidaknya ada dua fenomena yang muncul dari ketegangan ini; satu sisi muncul sikap prakmatisme politik, dimana ada dorongan untuk upaya-upaya mendulang kantong konstituen tradisonal tersebut dan disisi yang lain ada upaya memperjelas hubungan organisasi dengan aktifitas politik. Inilah fenomena yang menarik masyarakat dan umat pada situasi gamang untuk mengambil sikap rasional terhadap pilihan-pilihan politik ulama, tengku ataupun ormas Islam.

Politik ulama atau tengku dalam kapasitiasnya sebagai struktur sosial penting di Aceh sebelum atau setidaknya pada pilkada raya Aceh 2006 masih memiliki peran penting, sehingga partai selalu menyanding tokoh ulama kharismatik untuk mendulang dukungan massa, bahkan dalam banyak hal ulama menjadi guru spiritual khusus bagi para kandidat. Sementara pada pemilu legislatif 2009 ini, dengan hadirnya partai politik lokal (parlok) di Aceh, institusional ulama atau tengku mengalami situasi yang cukup delematis, bahkan desakan mereka untuk menjadi penganyom untuk semua kelompok atau partai semakin mengental.

Jika situasi seperti ini, dalam konteks adanya mobilitas kesadaran umat secara politik, yang terpenting adalah bagaimana mendekatkan umat dengan problem sosial budayanya, tentunya bukan ekspresi murah dan musiman menjelang pemilu saja. Jika itu masalahnya, kita bisa menjawab pilihan yang tepat tengku meuparte atau parte meutengku ?


* Tulisan ini pernah dimuat di rubrik Opini Harian Serambi Indonesia, 30 Maret 2009

1 komentar:

  1. Ada satu lagi, Teungku Merpati, dulunya tak pernah ingkar janji, setelah meupartee... ?????

    BalasHapus

Diberdayakan oleh Blogger.
Sora Templates