BACALAH AL-FATIHAHMU IRWANDI...!

Gambar Ilustrasi
Aceh hari ini sedang sakit. Masyarakat Aceh dihadapkan dengan komplesitas problem sosial dan budaya yang rumit dalam segala aspek kehidupannya. Ikatan dan  norma budaya masyarakat Aceh dihadapkan dengan tantangan budaya baru  akibat pesatnya perkembangan dunia komunikasi dan informasi. Ledakan informasi  dan perkembangan dunia kamunikasi menjadi variabel yang sangat efektif untuk terjadinya pergeseran dan perubahan suatu tatanan budaya pada suatu masyarakat. Sehingga masyarakat Acehpun saat ini tidak ada bedanya dengan kehidupan masyarakat metropolis di kota-kota besar lainnya di Indonesia. Konon lagi dalam proses tehab rekon pasca tsunami, gesekan budaya dan perubahan sosial masyarakat Aceh gamang; antara upaya mempertahankan identitas budaya dengan derasnya pengaruh budaya global.

Patologi sosial dan potret buram budaya  
Corak kehidupan religius yang dikenal sangat melekat pada masyarakat Aceh mulai luntur, apalagi kondisi ini semakin tampak dan sangat dirasakan sejak berakhirnya  konflik Aceh, paska tsunami dan masa rehab-rekon. Lihatlah bagaimana patologi sosial yang menjangkiti masyarakat Aceh, kini menjadi penyakit kronis yang menggerogoti masa depan budaya Aceh. Peristiwa-peristiwa kriminalitas yang tidak pernah kita dengar sebelumnya menjadi konsumsi sehari-hari masyarakat. Perilaku mesum orang tua dan anak, pelecehan seksual dan skandal video porno dengan beragam versi, ”rekam pemaksaan adegan mesum yang dialami dua remaja”, dan banyak lagi video mesum yang terjadi pada masa konflik  akhir-akhir ini beredar dari hand phone ke hand phone. Perilaku seksual menyimpang tadi tidak hanya melibatkan masyarakat biasa, juga  menimpa tokoh masyarakat, anggota dewan, pekerja kemanusian dalam maupun luar negeri. Warung miras, praktek protitusi dengan modus ”rumah kecantikan”-- di back up dan disinyalir mendapatkan perlindungan oknum-- tidak mampu dihentikan walaupun telah sering dirazia oleh petugas WH. Apa yang sesungguhnya terjadi pada masyarakat yang memproklamirkan pemberlakuan syari’at Islam ini?

Pada sisi yang lain, praktek dan penyalahgunaan uang negara masih saja terjadi dengan berbagai modus kolusi, nepotisme dan korupsi yang  luar biasa canggihnya. Karena telah menjadi perilaku yang membudaya dan dilaksanakan secara berjama’ah hingga mereka tidak menyadari lagi betapa KKN sebenarnya adalah kejahatan politik dan melanggar sumpah jabatan. Idiom yang berkembang dan menjadi gurauan adalah ”tahu sama  tahu”, ”jangan saling menyalip” dan ” bisa diolah asal tidak lagi sial aja”. Komitmen clean governance dan penegakan supremasi hukum hanya dijadikan komoditi dan isu politik pembangunan untuk mewakili bahasa moral elit dan komitmen kerakyatan secara artifisial.   Bagaimana kita berkaca dalam kebeningan masa lalu Aceh yang menjadi pelopor dan kecerdasan idealisme dengan wajah prakmatisme, hedonisme dan sekularisme masyarakat Aceh saat ini ?

Ketika masa konflik, kita sering mendengar betapa damai dan lestarinya hutan dan pegunungan Aceh; bahkan menjadi rumah alam bagi pasukan bersembunyi dan bergerilya. Saat inipun hutan menjadi rumah yang damai bagi mereka yang menebang kayu dan menjadi konspirasi bisnis yang kuat. Siapakah yang terlibat ?.  Ya..., suatu pertanyaan retorik, menjadi rahasia publik, semua seolah tidak mampu menjawabnya dan kehilangan keberanian untuk berbicara. Semua orang juga faham, tindakan penebangan kayu secara liar akan berdampak pada rusaknya alam dan penyebab bencana-bencana di masa depan. Saat inipun kita merasakan betapa mudah dan rawannya Aceh dengan banjir.

Pada hakikatnya tindakan penebangan hutan secara liar tidak lebih adalah investasi kehancuran bagi generasi-generasi Aceh di masa yang akan datang. Ketika itu anak-anak bangsa di masa depan tidak dapat lagi menikmati keindahan hutan dan satwa-satwanya sebagai bagian dari keseimbangan alam. Mereka akan banyak menuai dan merasakan bencana demi bencana akibat eksploitasi hutan secara dhalim demi keuntungan pribadi-pribadi. Dibutuhkan upaya-upaya serius dan kongkrit dari pemerintah untuk menghadapi masalah ini—dimana fokusnya tidak hanya sebatas pendekatan tindakan hukum terhadap oknum penjarah hutan-- tetapi diperlukan pendekatan  sosial budaya; untuk membangun kesadaran dan ”komitmen melestarikan hutan” sebagai bagian dari ekoteologi (tuntutan menjaga ekosistem sebagai bagian dari faham dan penghayatan berkeTuhanan) serta intervensi program ekonomi pedesaan untuk membangun struktur ekonomi masyarakat pedesaan.

Persoalan di atas diperkeruh lagi oleh problem di  bidang pendidikan. Wacana pendidikan berkemanusian, bermartabat, dan berkualitas dihadap-hadapkan dengan fenomena premanisme, pemukulan dan pengoroyokan guru oleh siswa, pelecehan seksual kepala sekolah dan guru mengaji  serta TTM (teman tapi mesra) sesama tenaga pendidik bahkan  adu jotos sesama guru. Dulu sekolah dan lembaga-lembaga pendidikan Aceh hangus dibakar, dilalap si jago merah ketika masa konflik dan hancur rata dengan tanah diterjang oleh badai tsunami. Pada masa rehab rekon, sekolah-sekolah tadi kembali dibangun, berubah menjadi kokoh, megah,  dan gagah, bahkan lebih bagus dari bentuk sebelumnya. Problem pendidikanpun bergeser,  saat ini pendidikan Aceh dihadapkan dengan krisis budi pekerti dan moralitas, keteladanan dan kualitas pendidikan. Dimanakah lagi kita cari budaya Aceh ”guree adalah ayah ngon poma” yang mendidik, memelihara dan memberikan teladan?


Provinsi Aceh Global dan dan Tantangan Multikulturalisme
            
        Berbagai persoalan sosial dan budaya Aceh saat ini mengakibatkan kita perlu mempertanyakan kembali komitmen sosial dan budaya kita sebagai bangsa yang memiliki kekuatan budaya yang tidak hanya diakui oleh etnis lain di Indonesia, duniapun mengakuinya. Secara budaya, hari ini Aceh bukan hanya satu rumpun Melayu, Aceh bukan hanya Nangroe.  Konflik Aceh   dan prahara Tsunami 26 Desember 2004 yang lalu mengubah Aceh menjadi provinsi Aceh Global dari negara dunia. Aceh menjadi ”kampung dunia” dalam terminologi Neisbit dalam Megatrendnya. Oleh karena itu arus dan mainstrem budaya yang berkembang di Aceh saat ini adalah multikulturalisme sebagai konsekwensi dari informasi dan globalisasi
            
          Apabila berbagai patologi sosial dan problem budaya tadi tidak dapat diselesaikan, maka akan menciptakan simptoms (gejala) kehancuran budaya yang berakibat pada kegamangan identitas. Suatu hal kemudian menjadi persoalan besar adalah hilangnya pegangan kebudayaan dan nilai dalam kehidupan masyarakat Aceh. Indikator-indikatornya--dalam perilaku budaya secara relatif--sebenarnya telah mulai tampak dari perilaku acuh dan emoh terhadap nilai-nilai kebenaran yang diintrodusir oleh budaya dalam menata kehidupan sosial masyarakat Aceh, apalagi nilai-nilai tadi mendapatkan justifikasi teologis-qur’anik. Sikap apatis, apriori, skeptis dan individualis  terhadap masalah dan problem kemanusian yang ditampakan oleh masyarakat pada akhir-akhir ini adalah jembatan-jembatan menuju kehancuran budaya Aceh. Pada akhirnya ketegangan psycosfer (wilayah psikologis) masyarakat dengan identitas budayanya dalam arus cepat multikulturalisme Aceh saat ini membawa bentukan budaya baru Aceh yang sinkretis, Aceh yang tidak Aceh, dan ironisnya Aceh yang global tanpa filter;  provinsi Aceh Global dengan bangunan budaya baru
Mestinya fenomena budaya dan keberagaman memberikan suatu kenyataan kepada bagi siapa saja, termasuk pengambil kebijakan negeri ini untuk melakukan upaya-upaya pengembangan sikap keberagaman yang multikulturalis dalam menyikapi pluralitas kehidupan sosial, budaya dan keagamaan. Upaya ini dimulai dari penanaman kesadaran baru akan realitas budaya dan trans kultural sebagai sebuah keniscayaan yang tak dapat terhindarkan, dan seringkali seperti pisau bermata dua, yakni merupakan diterminansi kemajuan,  kekayaan bangsa dan negara sekaligus rumput kering yang mudah menyulut berbagai konflik kultural,etnik bahkan agama. Selanjutnya yang dilakukan adalah membangun kembali nilai-nilai dan kekuatan kearifan lokal Aceh untuk melakukan penguatan terhadap berbagai infiltrasi  budaya luar. Model-model penguatan kembali struktur tradisional, seperti tuha phet, dan revitalisasi meunasah sebagai institusi pendidikan agama dan budaya, serta fungsionalisasi mukim  perlu diprioritaskan; bukan sekedar dalam bentuk formalisasi sebagaimana yang tampak saat ini. Rekontruksi kebudayaan tidak mampu dilakukan bila pendekatan formalisasi- strukturalism yang digunakan; sebab hanya melahirkan alat atau bangunan  birokrasi baru  yang tidak menggeser persoalan budaya pada problemnya. Rekontruksi kebudayaan harus dilakukan dengan pendekatan budaya; membutuhkan proses conceusneess (penyadaran),  pengendapan nilai-nilai dan perefleksian nilai-nilai dalam sikap dan cara pandang masyarakat. Terakhir, merekontruksi budaya Aceh yang ber-Aceh membutuhkan komitmen yang kuat seluruh masyarakat. Komitmen ini kemudian menjadi tali temali yang membentuk cammon interest dan political will yang tidak berdusta antara masyarakat dan pimpinan-pimpinannya; seperti beramar ma’ruf  nahi mungkar terhadap patologi budaya dan pelanggar syari’at yang sangat transparan di depan mata kita,  berjihad melawan korupsi, kolusi dan  nepotisme, dan berani menegakkan kebenaran, menghentikan  dan menyingkirkan ancaman masa depan bagi anak bangsa Aceh, menghentikan perambahan hutan secara liar atas nama dan alasan apapun.


Jika kita bisa dalam satu shaf dan Irwandi Imamnya, setelah al-Fatihah serentak rakyat Aceh berteriak amien dengan lantang. Jika Imam salah membaca ayat mesti ada anggota jama’ah membenarkan, Irwandi sadar dia tidak boleh marah, karena kita berada dalam satu shaf. Jika Imam salah gerak dan raka’at, dalam shaf harus ada yang berteriak subhanallah dengan keras agar Irwandi dengar dan memperbaikinya. Jika Irwandi benar-benar seorang imam;  rakyat Aceh semua ingin teriak lantang ”amien...” setelah Al-Fatihahnya. Maka bacalah al-Fatihahmu Irwandi...! Biar kita ubah Aceh ini menjadi lebih baik.

Catatan: tulisan ini pernah dimuat dalam opini Harian Serambi Indonesia, 13 Nopember 2007)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.
Sora Templates